Saluran air yang lebarnya sekitar 6 meter tersebut, adalah milik Pemprov Jabar. Namun, lebih dari 10 tahun belum pernah dinormalisasi. Sementara normalisasi yang pernah dilakukan Pemkab Cirebon, anggarannya tidak mencukupi.
CIREBON (LB)- Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Golkar, Ujang, meminta normalisasi saluran air Srombyong kepada Pemprov Jabar khususnya dinas PUPR Provinsi.
Hal itu terkait dengan kondisi saluran air Srombyong sepanjang 10 Km. Saluran air ini menghubungkan dua kecamatan yaitu Kecamatan Gegesik dan Kecamatan Kapetakan.
Ujang menjelaskan, saluran air yang lebarnya sekitar 6 meter tersebut, adalah milik Pemprov Jabar. Namun, lebih dari 10 tahun belum pernah dinormalisasi. Sementara normalisasi yang pernah dilakukan Pemkab Cirebon, anggarannya tidak mencukupi.
“Karena sering banjir maka Pemkab Cirebon pernah melakukan normalisasi. Tapi anggarannya tidak cukup. Padahal di kiri kanan saluran air ini adalah perumahan penduduk,” kata Ujang, Kamis (25/9).
Menurutnya, perkiraan untuk melakukan normalisasi saluran air tersebut, bisa mencapai Rp 10 Miliar. Jadi wajar, kalau Pemkab Cirebon tidak berdaya. Padahal, ketika musim hujan, air dipastikan meluap yang mengakibatkan banjir.
“Sedimentasinya sudah sangat tebal. Dulu waktu tahun 2010 air di sini mengalir lancar sampai ke laut. Harusnya kan kedalaman dua meter, ini tinggal setengahnya,” jelasnya.
Ujang menjelaskan, kondisi saluran air juga saat ini sudah sangat kotor. Selain persoalan sedimentasi, ditambah lagi dengan sampah yang memenuhi sepanjang saluran air. Jadi wajar, ketika musim hujan saluran air ini tersumbat. Akibatnya, banjir harus dirasakan penduduk yang tinggal di sepanjang jalur saluran air.
“Saya mohon kepada PUTR Provinsi Jabar untuk segera melakukan pengecekan ke lokasi. Masyarakat juga sudah resah dengan kondisi ini. Toh kalau segera di normalisasi, mereka pasti menjaga kebersihan disekitar saluran air,” aku Ujang.
Ujang menambahkan, bukan hanya persoalan normalisasi saja, namun persoalan senderan juga harus dituntaskan. Masalahnya, pada beberapa titik, saluran air ini masih banyak yang belum dibangun senderan. Persoalan ini, harus segera diselesaikan karena dipastikan menjadi masalah serius di kemudian hari. “Intinya kami meminta Provinsi segera melakukan normalisasi plus pembangunan senderan. Sekarang ini saluran air sudah tidak berfungsi dan yang terkena dampak adalah masyarakat sekitar,” tukasnya. *
