Ilustrasi.
BOGOR (LB)- Profesor Ricky Avenzora, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University menyoroti kasus penyegelan dan pembongkaran terhadap puluhan lokasi objek wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Menurutnya, langkah Kementerian Lingkungan Hidup yang menyegel dan mencabut izin usaha wisata belakangan ini cenderung dimaknai sebagai individual over acting (aksi berlebihan secara individual) serta position abuse of power (penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan).
“Intinya tidak dilakukan dengan prosedur yang tepat. Hal itu sungguh tidak bijak dan sangat merugikan semua pihak secara signifikan. Menurut saya, praktik semacam ini harus segera dihentikan dan tidak boleh diulang oleh siapa pun,” tegas Profesor Ricky Avenzora kepada wartawan, Senin (22/9).
Ia menuturkan, hak usaha para pengusaha objek wisata seharusnya dikembalikan, bahkan didukung dan difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Perlu kita sadari, Indonesia hanya memiliki sedikit sekali pengusaha wisata yang konsisten mengembangkan ekowisata,” tuturnya.
Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat semestinya memberi dukungan penuh dalam segala hal.
Jika ada kekeliruan atau kekurangan dari pihak swasta atau pengusaha, maka sebaiknya diarahkan dan dibimbing dengan bijak.
Alangkah baiknya, apabila pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, mengarahkan dan membimbing sejak perencanaan pembangunan objek wisatanya, ketimbang menghentikan pada proes pembangunan atau membongkar ketika bangunan sudah terbangun namun melanggar kaidah aturan yang berlaku,” tukasnya. *
