Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bantuan sosial (bansos).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, stimulus yang akan diberikan selama periode Februari-Maret 2026 itu, tidak termasuk diskon tarif listrik. Bahkan dirinya memastikan tidak ada diskon tarif listrik di 2026.
“Kita menyiapkan paket stimulus yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita menyiapkan Rp12,83 triliun untuk diskon transportasi selama libur Lebaran, termasuk juga diskon tiket pesawat,” kata Airlangga dalam Indonesia Economic Summit (IEC) 2026 di Jakarta, Selasa (3/2).
Airlangga mengatakan dari total anggaran tersebut, sebesar Rp200 miliar dialokasikan untuk diskon transportasi, sedangkan untuk bansos mencapai sekitar Rp12 triliun.
Rinciannya, pemerintah akan memberikan diskon tiket pesawat hingga 16 persen. Insentif tersebut antara lain berupa Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) khusus tiket pesawat kelas ekonomi penerbangan domestik. “Kemudian Angkasa Pura, airport tax akan kasih diskon 50 persen, kemudian avtur pun akan ada diskon,” ujar dia.
Lebih jauh ia mengatakan, untuk transportasi laut dan kereta api, potongan tarif tiket akan mencapai 30 persen. Pemerintah juga menyiapkan diskon tarif jalan tol hingga 20 persen. “Untuk bansos berupa beras 10 kilogram untuk dua bulan, ditambah MinyaKita untuk dua bulan,” katanya menambahkan.
Terkait waktu penerapan diskon, Airlangga tidak menjelaskan secara rinci. Namun dirinya memastikan paket stimulus tersebut akan diberikan selama periode libur Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2026.
“Targetnya kita menggerakkan ekonomi lebih tinggi karena kuartal I itu penting. Kemarin kuartal I tahun lalu (pertumbuhan) relatif lebih rendah,” kata Arilangga.
Pada saat itu Hartarto menyinggung tentang peningkatan batas investasi perusahaan asuransi dan dana pensiun (dapen) yang masuk ke pasar modal tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, kebijakan tersebut akan diarahkan pada emiten-emiten dengan fundamental yang kuat.
“Indonesia membuka kesempatan dana pensiun untuk melakukan investasi di saham-saham yang baik tentunya. Di saham-saham dengan fundamental kuat,” kata Airlangga.***
