Direktur RSUD Kabanjahe, dr. Jasura Pinem didampingi Kabid Pelayanan dan Medis dan Kasi Keperawatan, dr. Riaputra Purba.
KARO (LB)- Manajemen RSUD Kabanjahe menegaskan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama di tengah polemik pengelolaan rumah sakit yang masih berlangsung antara Pemerintah Kabupaten Karo dan Moderamen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) sebagai pemilik lahan.
Direktur RSUD Kabanjahe, dr. Jasura Pinem, didampingi Kepala Bidang Pelayanan dan Medis, dr. Riaputra Purba serta Kepala Seksi Keperawatan Ade Mayindri, S.Kep., Ners, mengatakan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu oleh persoalan administratif maupun sengketa yang sedang berlangsung.
“Harapan kami, konflik ini dapat segera selesai sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu. Kami di manajemen bersama seluruh dokter akan terus berupaya memberikan pelayanan yang optimal karena yang kami utamakan adalah keselamatan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Jasura saat diwawancarai di RSUD Kabanjahe, Jumat (24/7).
Menurutnya, rumah sakit milik pemerintah memiliki fungsi strategis yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh rumah sakit swasta. Salah satunya adalah memberikan pelayanan bagi pasien terlantar maupun penanganan jenazah tanpa keluarga.
“Di situlah pemerintah harus hadir. Misalnya ada pasien yang sudah selesai dirawat tetapi tidak memiliki keluarga yang menjemput, atau ada penemuan jenazah tanpa identitas, maka rumah sakit pemerintah yang menangani. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam pelayanan kesehatan,” katanya.
Jasura mengungkapkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan RSUD Kabanjahe masih sangat tinggi. Setiap hari, jumlah pasien rawat jalan mencapai 300 hingga 400 orang, bahkan pada hari-hari tertentu bisa menembus 450 pasien. Sementara pasien rawat inap rata-rata mencapai sekitar 60 orang setiap hari.
Selain itu, layanan hemodialisa (cuci darah) juga terus mengalami peningkatan. Saat ini RSUD Kabanjahe melayani 40 pasien aktif, sementara sembilan pasien lainnya masih masuk daftar tunggu karena kapasitas pelayanan telah penuh.
Akibat keterbatasan tersebut, sejumlah pasien dari wilayah seperti Mardinding dan Lau Baleng masih harus menjalani cuci darah di Medan maupun rumah sakit lain.
“Kami berharap ke depan kapasitas pelayanan bisa ditingkatkan agar masyarakat tidak perlu lagi dirujuk keluar daerah hanya untuk mendapatkan layanan cuci darah,” ujarnya.
RSUD Kabanjahe juga terus memperkuat layanan rujukan nasional, salah satunya sebagai rumah sakit rujukan penanganan HIV/AIDS, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dokter spesialis.
Saat ini, seorang dokter spesialis jantung sedang menjalani pendidikan fellowship di China dan ditargetkan kembali pada akhir tahun 2026 sehingga dapat memperkuat pelayanan penyakit jantung di RSUD Kabanjahe.
Selain itu, rumah sakit kini telah memiliki dua dokter yang mendapat pendidikan khusus di bidang hemodialisa guna meningkatkan kualitas pelayanan cuci darah.
Untuk mengurangi antrean pasien, manajemen juga melakukan berbagai inovasi pelayanan. Salah satunya dengan menambah jadwal praktik dokter spesialis penyakit dalam sehingga setiap dokter kini membuka layanan di dua poli.
“Kami terus melakukan berbagai upaya agar antrean pasien berkurang dan pelayanan semakin cepat. Tujuan kami sederhana, masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik,” kata Jasura.
Menurutnya, hampir seluruh pasien yang dirawat merupakan peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai melalui skema UHC, baik yang bersumber dari APBD, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Di sisi lain, Jasura berharap percepatan pembangunan rumah sakit baru di Desa Lingga dapat segera terealisasi. Menurutnya, pembangunan tersebut masih membutuhkan waktu dan dukungan anggaran yang besar.
Ia optimistis Pemerintah Kabupaten Karo bersama Kementerian Kesehatan akan terus mendorong percepatan penyelesaian pembangunan rumah sakit baru tersebut agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin maksimal.
“Bagi kami yang terpenting adalah pelayanan kepada masyarakat jangan sampai terputus. Apa pun dinamika yang terjadi, masyarakat tetap harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” kata Jasura. *
