JAKARTA – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyampaikan dana kompensasi untuk mendukung program mandatori bahan bakar nabati Biodiesel 50 persen campuran minyak sawit (B50) aman hingga akhir tahun 2026.
“Kalau untuk tahun ini masih aman,” ujar Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Mohammad Alfansyah di Kantor BPDP Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (2/6).
BPDP mendukung program B50 melalui pengelolaan dana perkebunan sawit untuk memastikan energi tetap terjangkau sekaligus mendukung keberlanjutan. Adapun dana yang dikelola oleh BPDP bersumber dari Pungutan Ekspor (PE) produk kelapa sawit dan turunannya.
Dana BPDP itu selanjutnya digunakan untuk menutup selisih antara harga indeks pasar biodiesel dengan harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis solar.
Terkait kompensasi untuk program biodiesel pada 2027, Alfansyah menyampaikan masih dilakukan kajian ihwal dana kompensasi untuk program mandatori biodiesel. Terlebih, pada 2027, ekspor kelapa sawit dilakukan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
“Masalah itu (kompensasi biodiesel), tiap tahun kami kaji. Mau ada DSI atau nggak ada, pasti ada itu (kompensasi biodiesel),” ujar Alfansyah.
Selain dukungan berupa dana kompensasi, BPDP juga turut mendukung pembangunan infrastruktur bahan bakar nabati (BBN), yakni melalui pembangunan dan peningkatan kapasitas fasilitas produksi biodiesel, serta pengembangan rantai distribusi dan logistik bahan bakar nabati agar lebih efisien.
Indonesia akan memberlakukan mandatori B50 mulai 1 Juli 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan tersebut dapat menghemat subsidi energi senilai Rp48 triliun. Dia menyampaikan Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.***
