JAKARTA – PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) memproyeksikan kebutuhan lebih dari 10.000 tenaga kerja pada tahap awal transformasi operasional untuk mendukung pengelolaan perkebunan sawit hasil penertiban kawasan hutan.
Agrinas Palma Nusantara dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (3/7), mengatakan kebutuhan tenaga kerja tersebut mencakup tenaga pengawas maupun fungsi operasional untuk mendukung pengelolaan perkebunan secara profesional, termasuk tenaga kerja yang akan menangani pemulihan tanaman dan penanaman kembali sawit.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan, sekaligus mempercepat peningkatan produktivitas aset negara.
Agrinas Palma Nusantara merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat mandat mengelola areal perkebunan hasil penertiban Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Perusahaan berkomitmen memastikan pengelolaan perkebunan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan.
Untuk mendukung upaya tersebut, Agrinas Palma Nusantara menggandeng Kementerian Koperasi dalam pengembangan ekosistem agribisnis perkebunan berbasis koperasi.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Kantor Kementerian Koperasi Jakarta, Kamis (2/7).
Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani menyampaikan kerja sama ini merupakan bagian dari transformasi perusahaan dalam menjalankan mandat negara melalui pengelolaan aset perkebunan secara produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Melalui kemitraan koperasi, masyarakat memperoleh kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengelolaan perkebunan secara profesional, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan,” ujar Abdul Ghani.***
