Gubernur Jakarta, Pramono Anung.
JAKARTA (LB)- Gubernur Jakarta, Pramono Anung, berencana melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung pada Juni 2025. Normalisasi ini penting untuk mengurangi risiko banjir di ibu kota, mengingat Ciliwung menyumbang 40 persen potensi banjir di Jakarta.
“Nanti bulan Juni ini kita akan mulai kembali normalisasi sungai Ciliwung karena Ciliwung lah yang memberikan kontribusi 40 persen banjir yang ada di Jakarta,” ucap Pramono di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Rabu (14/5).
Mantan Sekretaris Kabinet ini optimis langkah tersebut bisa menangani masalah banjir yang kerap kali mengepung Jakarta. “Mudah-mudahan penanganan kemacetan, polusi, sampah, banjir bisa kita tangani secara bertahap,” lanjut dia.
Adapun proyek normalisasi Ciliwung sebenarnya sudah dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo. Namun, perkembangannya hingga kini masih mandek, terutama terkait pembebasan lahan. Program ini terhambat di sejumlah titik akibat penolakan dari warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai.
Pemprov Jakarta bertanggung jawab atas penertiban bangunan liar dan pembebasan lahan, sedangkan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) di bawah Kementerian PU menjalankan pekerjaan fisiknya.
Namun, dari rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer, hanya sekitar 17,17 kilometer yang telah berhasil diselesaikan. Sisa 16,52 kilometer lainnya terhambat karena penolakan warga terkait pembebasan lahan.
“Pada tahap persiapan, tidak menutup kemungkinan terdapat masyarakat yang menolak tanahnya dibebaskan untuk normalisasi,” ucap Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, Roedito Setiawan, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, Pemprov Jakarta berusaha menghidupkan kembali proyek normalisasi Ciliwung dengan pendekatan yang lebih humanis. Pramono sempat menyatakan, normalisasi Ciliwung akan tetap berlanjut tanpa melakukan penggusuran.
“Dalam normalisasi ini kami betul-betul akan melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi. Kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran,” ungkapnya dalam rapat koordinasi dengan Kementerian PU dan Kementerian ATR/BPN pada Kamis (13/3/2025) lalu.
Pramono optimis jika pendekatan ini berhasil, potensi banjir di Jakarta dapat ditekan hingga 40 persen. Untuk merealisasikan target itu, Pemprov Jakarta bekerja sama dengan Kementerian PU dan Kementerian ATR/BPN guna melakukan pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung.
Namun, proses ini kembali terkendala penolakan warga. Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, Roedito Setiawan, menjelaskan, dari total 33,69 kilometer, masih ada 16,52 kilometer lahan yang belum dibebaskan. Kata Roedito, pembebasan lahan dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
“Pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan dalam empat tahap, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil,” ujar Roedito saat dikonfirmasi Senin (14/4/2025). Ia menyebut proses pembebasan lahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang telah diubah melalui PP Nomor 39 Tahun 2023. Jika masih ada penolakan, Pemprov akan mengadakan konsultasi publik ulang. Apabila warga tetap menolak, maka tim kajian keberatan akan dibentuk untuk menelaah alasan warga. “Namun apabila masih ada yang menolak, maka Pemprov DKI akan membentuk tim kajian keberatan,” ujar Roedito. *
