JAKARTA (LB) – Indonesia Police Watch (IPW) menilai penetapan Febrie Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), sebagai tersangka kasus korupsi sebagai langkah spektakuler Polri.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut, hampir 25 tahun terakhir belum pernah ada pejabat setinggi Jampidsus yang dijerat korupsi.
“Kasus ini high-profile. Rasanya mustahil bisa dilakukan. Pengungkapan ini menunjukkan keseriusan,” ujar Sugeng dalam keterangannya, Senin (13/7).
Sugeng menilai penyidikan yang berujung pada penetapan tersangka tidak mungkin berjalan tanpa restu Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu IPW mengapresiasi langkah Presiden. Menurutnya, program pemberantasan korupsi yang dicanangkan Presiden Prabowo sudah dibuktikan, bukan sekadar jargon di atas podium.
“IPW menunggu Presiden Prabowo memberi arahan lanjutan kepada aparat penegak hukum untuk menindak korupsi di proses peradilan atau judicial corruption, khususnya di level pimpinan institusi hukum,” katanya.
Meski mengapresiasi, IPW menyampaikan dua catatan penting.
Pertama, kasus ini semestinya dilimpahkan ke KPK. Tujuannya agar pemberantasan korupsi sebagai bagian dari Nawacita berjalan sempurna, karena kasus Febrie tidak ditangani oleh institusinya sendiri, Kejaksaan Agung.
Kedua, mengingat kasus yang menjerat Febrie terjadi pada masa tugas Jaksa Agung ST Burhanuddin, maka Jaksa Agung seharusnya mundur. Atau Presiden Prabowo memberhentikan ST Burhanuddin dari jabatannya.
“Dengan memberhentikan Jaksa Agung Burhanuddin yang sudah menjabat hampir tujuh tahun, Presiden bisa menunjuk Jaksa Agung baru. Agar proses pengungkapan kasus di Kejaksaan Agung tidak terhambat,” ujar Sugeng.
Jaksa Agung yang baru, lanjut dia, juga bisa memeriksa apakah ada korelasi pembiaran dari pimpinan terhadap Febrie. Dengan begitu tanggung jawab kelembagaan di Kejaksaan Agung bisa ditegakkan.
