DUBAI(LB)-Hubungan Iran dan Uni Eropa kian memanas. Teheran kini mempertimbangkan langkah ekstrem dengan mengusir atase pertahanan negara-negara Uni Eropa sebagai balasan atas penetapan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan, Iran tidak akan tinggal diam menghadapi keputusan Uni Eropa tersebut.
Dia mengungkapkan komisi keamanan nasional parlemen Iran segera membahas langkah konkret berupa pengusiran atase militer negara-negara Uni Eropa. Pembahasan itu akan ditindaklanjuti bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran dalam waktu dekat.
Ghalibaf sebelumnya mengecam keras penetapan IRGC sebagai kelompok teroris oleh Uni Eropa. Dia menuduh keputusan itu bukan murni sikap Eropa, melainkan pesanan Amerika Serikat (AS).
“Dengan berusaha menyerang Garda Revolusi, orang-orang Eropa sebenarnya menembak kaki mereka sendiri dan sekali lagi membuat keputusan yang bertentangan dengan kepentingan rakyatnya dengan membabi buta mengikuti keinginan Amerika,” kata Ghalibaf, dalam pidato di parlemen, dikutip dari Reuters, Senin (2/2).
Sebagai simbol perlawanan, Ghalibaf bersama anggota parlemen Iran bahkan mengenakan seragam IRGC saat sidang berlangsung. Aksi tersebut menjadi pesan politik keras bahwa parlemen berdiri penuh di belakang pasukan elite Iran itu.
Ghalibaf menegaskan, berdasarkan Pasal 7 undang-undang tentang tindakan pembalasan atas penetapan IRGC sebagai organisasi teroris, militer negara-negara Uni Eropa akan dimasukkan dalam daftar kelompok teroris oleh Teheran.
Ancaman ini menandai eskalasi serius dalam hubungan Iran, Eropa, yang selama ini relatif lebih terbuka dibandingkan hubungan Teheran dengan Washington.
IRGC dibentuk setelah Revolusi Islam 1979 untuk melindungi sistem pemerintahan ulama Syiah di Iran. Seiring waktu, pasukan elite ini berkembang menjadi kekuatan dominan yang memiliki pengaruh besar terhadap militer dan perekonomian Iran.
Sebelumnya, Uni Eropa resmi menetapkan Garda Revolusi Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) sebagai organisasi teroris, buntut tindakan brutal selama demonstrasi massal yang dimulai akhir Desember lalu.
“Ini sudah lama tertunda,” kata Kepala Uni Eropa, Ursula von der Leyen, setelah para menteri luar negeri blok tersebut resmi mengambil keputusan.
“Teroris memang sebutan yang tepat untuk rezim yang menghancurkan demonstrasi rakyatnya sendiri dengan darah,” imbuh von der Leyen, dikutip AFP.
Selain menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris, UE juga memberlakukan larangan visa dan pembekuan aset terhadap 21 entitas negara dan pejabat Iran. Beberapa di antaranya termasuk Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni dan Jaksa Agung Mohammad Movahedi-Azad.
Sebelumnya, Iran mengakui ribuan orang tewas selama demonstrasi akhir Desember hingga awal Januari ini, dengan jumlah korban mencapai lebih dari 3.000 orang. Teheran mengeklaim sebagian besar yang tewas adalah anggota pasukan keamanan atau warga sipil yang tewas akibat perusuh.
Namun sejumlah kelompok hak asasi manusia mengatakan jumlah korban jauh lebih tinggi, berpotensi mencapai puluhan ribu orang. Mereka juga mencatat bahwa para demonstran tewas akibat tembakan langsung dari pasukan keamanan, termasuk oleh IRGC. tom
