Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno memberikan pembekalan kepada 190 penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Program Magister (S2) dan Doktor (S3) di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Rabu (26/11).
JAKARTA (LB)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyiapkan beasiswa khusus bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan kedokteran. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyatakan, langkah ini diambil karena Jakarta sedang membangun dua rumah sakit bertaraf internasional yang membutuhkan banyak dokter spesialis.
Rumah sakit pertama dibangun di atas lahan eks-RS Sumber Waras, Jakarta Barat, dengan luas 3,6 hektare. Rumah sakit kedua berlokasi di Cakung, Jakarta Timur, yang akan dinamakan RS Royal Batavia Cakung dan ditargetkan selesai pada akhir 2027.
“Kita akan memiliki banyak rumah sakit internasional. Kita membutuhkan tenaga-tenaga medis atau minimal dokter-dokter spesialis. Kita harus memberikan beasiswa anak-anak kita kuliah untuk kedokteran. Berbeda tentu biaya kuliah kedokteran dengan yang umum kan, tapi kita perlu,” ucap Rano usai memberikan sambutan LPDP Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Rabu (26/11).
Rano menjelaskan, beasiswa ini akan dibuat seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), tetapi khusus dikelola oleh Pemprov DKI.
Melalui program ini, mahasiswa kedokteran bisa difasilitasi kuliah spesialis, termasuk jika harus belajar di luar negeri. “Itukan bahasanya sebutannya LPDP. Mungkin saja dia bisa kuliah di luar, ambil spesialis kan? Kalau dokter umum di Indonesia cukuplah. Tapi kalau dia spesialis, kalau memang dia harus keluar, kita akan memberikan kesempatan itu,” kata Rano.
Program beasiswa daerah ini nantinya tidak hanya untuk jurusan kedokteran. Warga Jakarta juga bisa menggunakannya untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3, baik di dalam maupun luar negeri.
Meski begitu, Rano menegaskan program ini masih disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Pak Gub (Pramono Anung) ingin tingkatkan menjadi S2, juga kemungkinan S3. Apakah cukup di Indonesia? Kalau memang mungkin bisa keluar, kenapa tidak? Nah, tentu kan pasti dengan kemampuan APBD sendiri. Kalau ini kan APBN. Bedanya di situ,” kata Rano. *
