Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Dewi Chomistriana saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meninjau JSDP Zona 1 di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (30/10).
JAKARTA (LB)- Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menyebut layanan pengolahan limbah domestik di Jakarta masih sangat terbatas. Hingga kini, proyek pengelolaan limbah melalui Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 di Pluit, Jakarta Utara, baru mampu melayani kurang dari 10 persen total penduduk DKI Jakarta.
“Untuk warga Jakarta, proyek zona satu ini baru melayani 7,8 persen dari total penduduk DKI Jakarta. Jadi, tantangan kita masih banyak,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kemen PU, Dewi Chomistriana saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meninjau JSDP, Kamis (30/10).
Dewi menjelaskan, proyek ini penting untuk mengurangi pencemaran air tanah dan menjaga kesehatan warga. Untuk itu, ia meminta dukungan dari semua masyarakat Jakarta untuk mendukung pembangunan proyek tersebut.
“Ini juga sangat penting untuk kesehatan masyarakat, karena melalui JSDP ini kita betul-betul memisahkan antara air limbah dengan air, saluran air bersih dan juga ini juga kita pisahkan dengan drainase,” lanjut Dewi.
Adapun, Pramono menyebut proyek pengolahan limbah terpadu ini ditargetkan rampung pada 2027. “Projek ini dimulai dari tahun 2023 dan harapannya akan bisa di tempat ini yang zona satu ini selesai di tahun 2027. Dan tempat ini akan bisa memberikan aliran kepada 220.000 rumah tangga atau kurang lebih satu juta penduduk,” ucap Pramono.
Pramono menyebut pembangunan sistem limbah ini penting untuk mendukung Jakarta sebagai kota global.
Saat ini, sistem limbah sudah berjalan di Setiabudi (zona nol) dan Pluit (zona satu). Proyek zona enam akan segera dimulai. “Sebenarnya proyek ini proyek yang sangat-sangat strategis. Sebagai kota global, kota inklusif, kota untuk ke depan, maka penanganan air limbah itu harus diatur dengan baik,” kata dia.
Pramono mengakui proyek JSDP kerap menimbulkan kemacetan di sejumlah titik. Namun, ia menegaskan pekerjaan tetap harus berjalan karena proyek ini menyangkut kebutuhan banyak warga.
Terlebih, proses pembangunan dilakukan di bawah tanah dengan kedalaman hingga 30 meter sehingga membutuhkan waktu. “Sehingga dengan demikian ini adalah projek yang memang benar-benar diperlukan untuk Jakarta agar persoalan limbah bisa tertangani secara baik,” ujarnya. Ke depannya, Pramono mengatakan pengelolaan air limbah akan digabung dengan layanan air bersih bersama pemerintah pusat. “Dengan pengaturan itu saya yakin ini akan lebih baik, lebih memudahkan terutama bagi warga Jakarta yang mereka memerlukan air bersih sekaligus memerlukan buangan limbahnya,” ungkap Pramono. *
