Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno.
JAKARTA (LB)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tengah mencari cara agar bantuan sosial (bansos) tidak disalahgunakan untuk judi online (judol).
“Ini kan by name by adress, kita kasih kartu ke anaknya, tapi kartunya dipegang emak ama bapaknya. Nah, ini kita lagi siasati gimana caranya,” ujar Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno saat menjadi narasumber dalam acara talkshow bersama Kejaksaan Republik Indonesia (RI) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/10).
Menurut Rano, berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dari 602.000 warga Jakarta yang terlibat judol, 5.000 di antaranya adalah penerima bansos.
Rano menjelaskan, bansos yang diberikan Pemprov Jakarta beragam, mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk kesehatan, dan program lainnya.
Sejauh ini, Pemprov Jakarta telah memberikan KJP sekitar 700.000 kartu kepada siswa di Jakarta, sedangkan KJMU sudah diterima 600.000 mahasiswa.
Bantuan-bantuan tersebut berupa uang tunai yang seharusnya digunakan untuk mendukung pendidikan dan kebutuhan warganya. Namun, kata Rano, dana KJP dan KJMU justru banyak yang disalahgunakan untuk bermain judol. Rano menegaskan, Pemprov Jakarta tak segan mencabut bansos bagi penerima yang terlibat judol. “Terpaksa harus kita cabut ini,” tegas Rano. *
