JAKARTA(LB)-Indonesia menempati posisi kedua dalam jumlah kasus tuberkulosis (TBC) terbanyak, tepat berada di bawah India. Berdasarkan estimasi global, Indonesia diperkirakan memiliki 1,09 juta kasus TBC setiap tahun.
Untuk menekan angka penularan tersebut, pemerintah kini fokus pada langkah penemuan kasus secara agresif (active case finding). Semakin banyak kasus ditemukan maka pengendalian tuberkulosis bisa diupayakan.
“Selama kumannya masih ada dan tidak ditemukan, penularan akan terus terjadi,” kata Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus atau Benny, baru baru ini di kantor Kemenkes Jakarta.
Maka dari itu, Kemenkes pun menargetkan lebih dari sejuta kasus TBC ditemukan tahun depan.
“Karena itu target kami tahun depan justru menemukan lebih banyak lagi, bahkan bisa sampai satu setengah juta kasus. Kalau sudah ditemukan dan diobati, barulah penularannya bisa turun drastis,” tegasnya mengutip keterangan tertulis Kemenkes RI.
Untuk tahun ini, hingga September 2025 penemuan kasus mencapai 601.375 orang, atau 55 persen dari estimasi nasional merujuk Data olah Sistem Informasi TBC (SITB).
Untuk mempercepat eliminasi TBC, Kemenkes bakal memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan kementerian dan lembaga terkait. Termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Sosial, serta TNI dan Polri.
“TBC bukan hanya soal penyakit, tapi juga soal sosial dan lingkungan. Banyak pasien tinggal di rumah yang lembab, minim ventilasi, atau tanpa cahaya matahari. Maka kita harus kerja bersama lintas kementerian, dari perbaikan rumah, sanitasi, sampai jaminan sosial bagi pasien,” jelasnya.
Benny menegaskan bahwa pasien TBC tidak boleh distigma atau dijauhi. Penyakit akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis ini dapat disembuhkan sepenuhnya dengan pengobatan yang tepat.
“Setelah dua minggu sampai satu bulan minum obat, kumannya sudah mati dan dia tidak menular lagi. Jadi tidak ada alasan untuk memecat pekerja yang sedang berobat,” kata Benny.
Guna melindungi pasien TBC di lingkungan kerja, Kemenkes bakal memperkuat koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait hal ini.
“Kami akan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan agar hal ini dijaga,” paparnya.tom
