Gubernur Jawa Barart, Dedy Mulyadi
JAKARTA (LB)- Aksi premanisme oknum organisasi masyarakat (ormas) di daerah belakangan ini dituding jadi biang kerok pengganggu investasi. Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi menyatakan pihaknya sudah menyiapkan strategi untuk menangani hal ini.
Dedy menyatakan pihaknya telah menyiapkan pembiayaan khusus untuk melindungi para pengusaha yang mau investasi di Jawa Barat. Perlindungan ini diberikan agar pengusaha terbebas dari sikap premanisme ormas.
“Membaca fenomena tentang oknum ormas mengganggu investasi, kami siapkan pembiayaan untuk melindungi para pengusaha, untuk siapkan biaya keamanan dengan istilah Operasi Jabar Manunggal,” beber Dedy usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2).
Pihaknya berjanji akan memberikan pendampingan ekstra terhadap perusahaan yang mau investasi di Jawa Barat. Menurutnya modus premanisme ormas seringkali terjadi pada perusahaan yang mau membuka usaha sejak mengurus pembebasan tanah hingga rekrutmen tenaga kerja.
“Ini dari pembebasan tanah, minta jatah pembangunan, minta jatah ketika rekrutmen tenaga kerja, minta jatah produksi limbah ketika produksi. Ini sering jadi konflik di Kawasan Industri Jawa Barat,” tegas Dedy.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani juga telah buka suara terkait kabar gagalnya investasi bernilai ratusan triliun gara-gara aksi premanisme ormas.
Menurutnya, pemerintah termasuk Kementerian yang dipimpinnya harus lebih proaktif dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar. Sebab hasil investasi yang masuk ke suatu daerah ini secara langsung juga bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar seperti membuka lapangan kerja baru.
“Kalau saya melihatnya perlu ada ini aja, ada community diskusi yang lebih baik lah, dan yang penting dengan investasi masuk ini kan kalau semua lancar, semua damai dan itu kan juga menciptakan lapangan kerja di situ,” kata Rosan kepada wartawan usai acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025) yang lalu.
Selain itu menurut Rosan dengan masuknya investasi ke suatu daerah ini juga bisa meningkatkan usaha masyarakat sekitar. Semisal tempat makan hingga penginapan.
Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar melaporkan banyaknya ormas yang meminta jatah terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para pengusaha di kawasan industri. Misalnya terkait dengan penetapan kavling untuk pengelolaan limbah.
“Yang namanya rebutan daripada limbah ekonomis itu sudah mulai dari investor sudah milih kavling. Itu cepat sekali terdengar (oleh ormas) dan itu sudah nongkrong semua itu. Jadi udah minta jatah semua. Pak itu buat saya ya. Buat saya,” kata Sanny dalam Dialog Nasional HKI di Kantor Kemenperin, Kamis (6/2) kemarin.
Sanny menambahkan terkait hal tersebut pengusaha sudah melakukan berbagai cara dengan melibatkan Kepala Desa untuk menentukan kavling mana yang akan digunakan untuk pengelolaan limbah. Namun dengan cepatnya pergantian Kepala Desa membuat masalah tersebut selalu muncul.
“Misalkan ini untuk pak Mustofa udah, tapi Kepala desanya ganti, datang lagi demo minta pak Mustofa diganti menjadi pak Ali. Pusing ini. Perusahaan ini kan nggak bisa ngatur-ngatur ini. Karena ada tanggung jawabnya juga. Kita mau nunjuk catering, transportasi kalau udah datang ormas susah udah. Urusan seperti itu kan kita perusahaan harus melakukan tender dan segala macam,” katanya. *
