JAKARTA – Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat sudah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah subsidi berupa program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 129.773 unit sejak awal tahun hingga 16 Juli 2025.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan angka penyaluran FLPP sebanyak 129.773 unit tersebut mengalami peningkatan 50,98 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 85.956 unit.
“Ini menandakan optimisme bahwa pertumbuhan permintaan rumah, terutama rumah pertama bagi masyarakat yang belum punya rumah, itu terus meningkat,” kata Heru di Jakarta, Kamis (17/7).
Pihaknya terus mengupayakan untuk memenuhi target penyaluran KPR FLPP sebanyak 350 ribu unit pada tahun ini melalui sosialisasi dan koordinasi distribusi dengan bank penyalur.
Lebih lanjut, menurut dia saat ini pihaknya mengelola dua pembiayaan program rumah subsidi yakni KPR FLPP dan KPR Tapera.
Adapun realisasi pembiayaan KPR FLPP sejak 2022 hingga saat ini sudah tersalurkan sebanyak 785.074 unit rumah dengan nilai subsidi Rp92,12 triliun. Sementara untuk pembiayaan KPR Tapera sejak 2021 hingga kini sudah mencapai 19.367 unit dengan nilai subsidi Rp3,03 triliun.
Menurut Heru, pembiayaan rumah subsidi merupakan upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan program tiga juta rumah per tahun, sekaligus mengeliminasi backlog kepemilikan rumah hingga 6,98 juta rumah tangga di Tanah Air.
BP Tapera juga menyatakan program kredit usaha rakyat (KUR) perumahan diinisiasi untuk meningkatkan produktivitas dan memacu kemampuan para pengembang untuk mempercepat program tiga juta rumah.
Heru menyampaikan, KUR perumahan sudah ditunggu-tunggu oleh para pengusaha di industri perumahan. Hal tersebut dikarenakan program ini dinilai mampu meningkatkan kapasitas produksi karena membantu dari sisi liquiditas pendanaan.
“Supaya pengembang itu semakin punya kemampuan untuk mempercepat kapasitas produksinya. Ekosistem pendukung perumahan, seperti toko bangunan, industri bahan bangunan, besi, batu bata, genteng, dan sebagainya, itu juga semakin bisa mempunyai kemampuan dari sisi likuiditas untuk mendukung percepatan program tiga juta rumah,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, dengan memberikan kemudahan dan biaya produksi yang murah dalam membuat rumah subsidi, ini diyakini dapat meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian.
“Kalau dari sisi produksinya bisa diafirmasi dengan pembiayaan yang murah, deliver ke end user-nya, MBR-nya, juga akan bisa menjangkau affordability dari MBR,” tandasnya.***
