Tanda tangan bersama komitmen bersama antara Pemprov Jabar, Pemkab Bandung Barat, Kementerian Agama Bamdung Barat dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0609/Kota Cimahi dengan tajuk Sinergitas Pembangunan Pendidikan Istimewa pada momen Hardiknas 2025 di Plaza Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Jumat (2/5).
BANDUNG BARAT (LB)- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama Pemprov Jabar, Kementerian Agama Bandung Barat, dan Kodim 0609/Kota Cimahi resmi menggagas program penggemblengan siswa nakal setingkat SD hingga SMA di barak militer.
Program ini dikemas dalam tajuk “Sinergitas Pembangunan Pendidikan Istimewa”, dan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama yang disaksikan 10.000 guru saat peringatan Hari Pendidikan Nasional di Plaza Mekarsari, Jumat (2/5).
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menyebut, peringatan Hardiknas tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan kedisiplinan bagi peserta didik yang terlibat dalam berbagai bentuk kenakalan remaja. “Momen 2 Mei ini serempak di seluruh Kabupaten Kota di Jabar mengadakan MoU, kamipun tadi sudah melakukan itu,” kata Jeje saat ditemui usai upacara peringatan Hardiknas di Bandung Barat.
Di barak militer, para siswa akan mendapatkan pendidikan terkait kedisiplinan, pembentukan karakter, serta wawasan kebangsaan dan bela negara.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bandung Barat, Asep Dendih menjelaskan, program ini akan menyasar siswa-siswi yang masuk kategori nakal, baik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
“Ini berlaku untuk siswa SMP dan juga SD. Sementara untuk SMA kewenangannya oleh Pemprov Jabar,” sebut Asep.
Meski sudah dilakukan penandatanganan kerja sama, Asep menuturkan bahwa pihaknya masih menyusun kriteria yang akan digunakan untuk menentukan siapa saja siswa yang masuk kategori tersebut.
“Itu sedang dikaji dulu turunan turunan dari MoU itu sendiri. Jadi apakah siswa yang terlibat tawuran atau judol nanti ada klasifikasi,” jelas Asep.
Beberapa indikator yang sudah disebut meliputi keterlibatan dalam tawuran, judi online, hingga geng motor. Namun Asep menekankan bahwa proses identifikasi tetap akan dilakukan secara bertahap.
“Kenakalan remajanya dilihat dulu apakah masuk kriteria atau tidak jadi tidak serta merta melakukan sesuatu langsung dimasukkan ke barak,” imbuhnya.
Asep juga memastikan bahwa pengiriman siswa ke barak militer tidak dilakukan secara sepihak. Semua akan melalui persetujuan dari orangtua. Jika siswa masih bisa dibina oleh sekolah dan keluarga, maka pendekatan preventif akan diutamakan. “Saya sampaikan program ini di Bandung Barat dilakukan secara preventif, barangkali di kabupaten kota lain pun sama, preventif dulu,” tandasnya. *
