JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan optimismenya untuk penyaluran dana program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bisa mencapai 220 ribu unit Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi hingga akhir tahun ini.
Sejauh ini, BTN telah menyalurkan 142.749 unit KPR subsidi hingga 30 September 2025, atau setara 64,89 persen terhadap target penyerapan kuota FLPP BTN.
“BTN memiliki mandat dari pemerintah dengan tujuan mulia yaitu menyalurkan rumah layak huni bagi jutaan keluarga. Dengan adanya program KPR subsidi dari pemerintah, banyak keluarga berpenghasilan rendah terbantu untuk dapat memiliki rumah impian dan masa depan lebih baik,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/10).
Adapun nominal penyaluran mencapai Rp17,66 triliun dari total nominal kuota untuk BTN sebesar Rp26,40 triliun. Berdasarkan total penyaluran tersebut, sebanyak 99.441 unit disalurkan oleh BTN dan sisanya 43.308 disalurkan oleh unit usaha syariah. “Jumlah 140 ribu unit yang telah tersalurkan untuk KPR FLPP, artinya ada 140 ribu keluarga yang terbantu berkat kerja keras BTN,” kata Nixon.
Nixon menjelaskan, dampak yang dirasakan masyarakat penerima manfaat KPR Subsidi setelah memiliki rumah layak huni sangat positif bagi kehidupan mereka.
Mengutip kajian Housing Finance Center BTN, kepemilikan rumah layak huni meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.
“Kajian BTN menunjukkan para penerima manfaat KPR Subsidi merasa puas dan bangga karena punya rumah sebagai pencapaian hidup. Mereka akhirnya memiliki aset jangka panjang dan lebih baik dalam menata keuangan keluarga mereka,” kata Nixon.
Mayoritas atau sekitar 88,43 persen penerima KPR subsidi dari BTN adalah generasi milenial atau rentang usia antara 29 tahun hingga 44 tahun.
“Dengan ini berarti testimoni kepuasan dalam memiliki rumah sebagai aset jangka panjang mencerminkan mayoritas generasi muda Indonesia membutuhkan dukungan subsidi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” katanya.
Di sisi lain, pihaknya juga memberikan masukan kepada pemerintah agar menaruh perhatian penuh pada aspek kelayakan rumah subsidi agar masyarakat bisa betul-betul hidup layak.
Sebagai contoh, Nixon mengungkapkan bahwa BTN adalah pihak yang pertama menolak wacana pengurangan ukuran rumah subsidi menjadi hanya 18 meter persegi.
“BTN adalah yang pertama menolak ide tersebut, karena kita harus lihat kenyataannya di lapangan bahwa rata-rata keluarga Indonesia butuh setidaknya dua kamar tidur. Ukuran rumah 18 meter persegi akan menjadi masalah baru bagi penghuni dan lingkungan sekitarnya. Janganlah kita ciptakan kawasan kumuh baru,” ungkapnya.
Karena, itu, BTN berkomitmen untuk terus melayani Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk mereka yang berasal dari kalangan pekerja sektor informal dan pekerja berpendapatan tidak tetap, seperti pedagang kecil, tukang cukur, ojek, dan lain-lain.***
