Hutan Mangrove
TANGERANG (LB)- Tokoh masyarakat Banten, Ahmad Jazuli menilai keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di pantai utara Tangerang, Banten, berpotensi mendatangkan 10 juta wisatawan per tahun dan menyerap 13 ribu tenaga kerja.
Untuk itu, keberadaan PSN di kawasan tersebut bisa memberi keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah karena menimbulkan efek roda ekonomi cukup besar.
“Misalnya, jika pengunjung datang ke sirkuit, taman safari, dan sebagainya di kawasan PSN itu, katakanlah per orangnya membawa uang Rp1 juta, sudah berapa uang beredar di sana,” kata Jazuli.
PSN pesisir laut utara Tangerang, lanjut dia, juga akan menghasilkan pendapatan dari pajak untuk pemerintah. Seperti pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran.
“Artinya, itu lebih bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Daripada tanah tidak produktif, lebih baik jika dimanfaatkan. Apalagi kalau pemanfaatannya tidak mengubah mangrove sebagai hutan payau,” ucap dia, kemarin.
Menurut Jazuli, pemerintah memang memiliki keterbatasan anggaran sehingga tetap dibutuhkan peran masyarakat dan swasta. Adapun PSN dari 2016 hingga sekarang, ada sekitar 233 proyek. Dari jumlah itu, ada 49 di antaranya yang dijalankan swasta.
Khusus di Banten, kata Jazuli, terdapat 11 PSN yang sudah dan sedang berjalan. Di antaranya tol Serang-Panimbang, Waduk Sindangheula dan Karian, Tol Cinere-Serpong, dan sebagainya.
“Terbaru berdasarkan Permen tanggal 13 Maret 2024 ditetapkan 14 PSN. Tiga di antaranya di Banten, yaitu pembangunan BSD, pesisir pantai Tangerang Utara, dan Tropical Concept,” ungkap Jazuli.
Dia menjelaskan di pantai Tangerang Utara misalnya, negara memiliki aset hutan rawa mangrove seluas lebih dari 1.060 hektare. Dari angka ini, yang masih berbentuk mangrove tinggal 90 hektare.
“Total PSN sekitar 1.756 hektare, itu setelah ditambah lahan 150 hektare dari pihak swasta. Di situ akan dibangun taman Bhinneka, Pusat Riset Mangrove, Taman Hutan Safari, Sirkuit Internasional, dan sebagainya. Dalam pembangunan PSN ini, pihak swasta akan mendanai sekitar Rp40 triliun,” tuturnya.
Pembangunan itu, kata Jazuli, akan memberi keuntungan bagi pemerintah. Ini karena aset yang sebelumnya tidak produktif akan menjadi hutan karbon dunia. Sehingga 90 hektare hutan mangrove yang eksisting akan diperluas menjadi 512 hektare. “Dengan demikian aset negara menjadi terpelihara. Jadi aset negara bukan dijual, tapi asetnya diskemakan kerja sama dengan pihak swasta,” ungkapnya. *
