
Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan (Jaksel) menertibkan parkir liar di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta.
JAKARTA (LB)- Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno meminta Pemerintah Provinsi Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno membenahi parkiran di badan jalan (on street parking).
Menurut dia, jika “on street parking” dikelola dengan baik, pemasukan untuk daerah yang dihasilkan bisa mencapai Rp2 triliun.
“Pemasukan yang dihasilkan saya prakirakan kalau ‘on street parking’ itu dikelola dengan baik, misalnya, sepeda motor parkir di tepi jalan bisa mencapai Rp2 triliun,” kata Djoko saat dihubungi di Jakarta pada Kamis (20/2).
Hal tersebut, kata Djoko, lantaran pada 2013 lalu, ketika Jokowi masih menjabat gubernur, pendapatan yang dihasilkan dari “on street parking” melebihi Rp1 triliun.
“Kalau Jakarta, bisa di atas Rp1 triliun. Tahun 2013, waktu Pak Jokowi jadi gubernur, saya sudah hitung, pemasukannya di atas Rp1 triliun, bisa dapat itu,” ungkap Djoko.
Terkait teknis pengelolaan, organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat dilibatkan secara legal atau dipekerjakan dengan sistem bagi hasil.
“Jadi ormas yang ada itu kerja. Dia dapat ‘fee’ 10 persen, bukan dia ambil semuanya. Harus masukkan ke pemasukan pemda, jelas itu,” kata Djoko.
Menurut dia, memberikan pekerjaan kepada ormas dapat juga mengurangi keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh tindakan ormas. “Itu juga kan bisa ‘back to back’, selain menambah pemasukan daerah, bisa mengurangi masalah akibat ormas juga,” katanya. *