CIBINONG (LB)– Pengamat politik dan kebijakan publik, Yusfitriadi berharap Pemkab Bogor tidak brutal dalam melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
“Saya berharap Pemkab Bogor tidak brutal dalam memaknai dan melaksanakan Inpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang efesiensi belanja dan pelaksanaan APBD Tahun 2025, seperti yang kita lihat di Kementerian,” ucap Yusfitriadi kepada wartawan, Selasa (18/2).
Yusfitriadi menuturkan, bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menargetkan besar presentase efesiensi belanja dalam pelaksanaan APBD.
“Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah memangkas program kerja yang non prioritas dan seremonial, janganlah ikut-ikutan cari muka,” tuturnya.
Kang Yus sapaan akrabnya, menerangkan program kerja yang berkaitan dengan hajat masyarakat luas jangan dipangkas atau terkena efesiensi belanja dan pelaksanaan APBD.
“Hak-hak publik jangan dipangkas, seperti sekolah, pengelolaan sampah, pembangunan jalan, jembatan, irigasi pertanian, gaji guru dan laimnya. Pemkab Bogor juga harus bisa menjaga keseimbangan antara ekonomi pemerintah pusat, Pemprov Jawa Barat dan di tingkat Kabupaten Bogor,” terangnya.
Ia pun belum mengetahui, hasil efesiensi Pemkab Bogor dialokasikan ke program kerja yang mana. Jangan pula, hasil efesiesi dialokasikan ke program kerja yang tidak jelas dan malah salah sasaran.
Kang Yus mengingatkan, bahwa rencana Pemkab Bogor yang bakal menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 70 miliar digunakan untuk program kerja Pemberian Makan Bergizi Gratis (PMBG).
“Anggaran BTT itu fokus utama alokasinya untuk penanganan bencana alam, hingga jangan seluruhnya digunakan untuk program kerja PMBG. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan bahwa program PMBG itu diambil dari APBN, dan pemerintah daerah diminta fokus untuk program kerja yang prioritas dan dibutuhkan oleh rakyatnya,” tukas Kang Yus. gio
